
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://kabardigoel.com/wp-content/uploads/2023/07/21-300x178.png" alt="" class="wp-image-8695" width="418" height="248" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Kabardigoel- Inspektorat Boven Digoel gelar survei penilaian integritas dalam rangka entry pemeriksaan laporan pelaksanaan APBD, tahun 2023.semestee triwulan 1dan triwulan 2.dan sosialisasi survei penilaian integritas (SPI) tahun 2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala bagian, kepala UPTD, para Irvan , kasubag program dan keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan serta bendahara di lingkungan pemerintah kabupaten Boven Digoel. Pada Senin (17/7/23)</p><div class="33a3bfebe4f31e4424ecd420beebe2a6" data-index="1" style="float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;">
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1794851051345271" 
 crossorigin="anonymous"></script>
</div>




<p class="wp-block-paragraph"><br>Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda kabupaten Boven Digoel dr Viviana Maharani ketika membuka kegiatan tersebut mengakibatkan, pemeriksaan triwulan yang dilaksanakan oleh inspektorat ini merupakan kegiatan yang penting dan harus di perhatikan secara serius oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah kata dr Vivi sapaan akrabnya, merupakan unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, yang notabene mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Mengacu pada undang undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah . dimana tujuan umum pengawasan pemerintah daerah adalah:</p>



<p class="wp-block-paragraph">1.keselarasan pusat -daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang di serahkan ke daerah, berjalan sesuai dengan kebijakan nasional<br>2.Kepatuhan terhadap perundangan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.guna memperkuat adanya daerah otonomi.<br>3.Pembinaan, pengawasan pemberdayaan serta sangsi yang jelas dan tegas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Sehingga berangkat dari tiga ketentuan itu, selaku Asisten I Bidang Pemerintahan ia mengingatkan pada pimpinan organisasi perangkat daerah, dan para stafnya agar menanggapi hal ini dengan serius.terhadap kegiatan semester 1 triwulan 1dan triwulan 2.sebagai upaya peringatan dini worrning system&#8217;, sebelum BPK melakukan pemeriksaan di akhir 2023 nanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>&#8220;Oleh sebab itu, sebelum BPK melakukan pemeriksaan,maka kita harus menyiapkan data data yang di minta dalam pemeriksaan, sesuai dengan batas waktu yang di tentukan,&#8221;kata dr Viviana</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Pada kesempatan itu dr Viviana menghimbau pada seluruh peserta kegiatan survei penilaian integritas agar mengikuti kegiatan ini dengan baik . karena kegiatan survei penilaian integritas merupakan program strategis dari KPK, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masing masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.</p>

<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>