
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://kabardigoel.com/wp-content/uploads/2026/05/2805b384-f46b-4462-874d-47107f0e6c01-300x178.jpeg" alt="" class="wp-image-13924" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kabardigoel, Boven Digoel</strong> – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menggelar sosialisasi sekaligus pembukaan pendaftaran siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di wilayah Papua Selatan, Senin (25/05/2026).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bupati Boven Digoel dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus.</p><div class="33a3bfebe4f31e4424ecd420beebe2a6" data-index="1" style="float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;">
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1794851051345271" 
 crossorigin="anonymous"></script>
</div>




<p class="wp-block-paragraph">“Banyak anak penyandang disabilitas di Boven Digoel yang belum mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya. Kehadiran SLB menjadi kebutuhan mendesak agar mereka tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat,” ujar Bupati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat, sedangkan pemerintah provinsi menangani SMA, SMK, dan SLB.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bupati juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 yang mewajibkan satuan pendidikan menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi tersebut memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus, baik kategori ringan maupun berat, untuk diterima di sekolah inklusif mulai tingkat SD hingga SMK.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurutnya, setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan idealnya memiliki minimal satu satuan pendidikan khusus yang mampu menampung dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus secara maksimal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia pun meminta adanya kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan dan pemerintah kabupaten/kota dalam perekrutan peserta didik, tenaga pendidik, hingga penyediaan fasilitas pendukung pendidikan inklusif.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Pendidikan adalah pondasi pembangunan. Tanpa pendidikan yang inklusif, kita tidak bisa mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tegasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap layanan pendidikan inklusif semakin kuat dan mampu menjawab keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya di wilayah pedalaman Papua Selatan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>

<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>