Site icon KABAR DIGOEL

DPRK Boven Digoel Soroti Temuan BPK, WDP 5 Kali Beruntun

Advertisements

&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;kabardigoel&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;06&sol;78b9f986-7058-48e7-b32b-4f2fe84f21d0-300x178&period;jpeg" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-14086" &sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>Kabardigoel&comma; Boven Digoel<&sol;strong> – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten &lpar;DPRK&rpar; Boven Digoel menyoroti berbagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan &lpar;LHP&rpar; Badan Pemeriksa Keuangan &lpar;BPK&rpar; RI setelah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian &lpar;WDP&rpar; atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah &lpar;LKPD&rpar; Tahun Anggaran 2025&period; Opini tersebut merupakan yang kelima kalinya diterima secara berturut-turut&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar DPRK Boven Digoel&comma; Senin &lpar;29&sol;6&sol;2026&rpar;&comma; dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap tindak lanjut LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025&period; Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel&comma; Oral Brunel Leleng&period;<&sol;p><div class&equals;"33a3bfebe4f31e4424ecd420beebe2a6" data-index&equals;"1" style&equals;"float&colon; none&semi; margin&colon;10px 0 10px 0&semi; text-align&colon;center&semi;">&NewLine;<script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-1794851051345271" &NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Agenda utama paripurna yakni penyampaian laporan Panitia Khusus &lpar;Pansus&rpar; dan rekomendasi DPRK kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terkait hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Wakil Ketua Pansus&comma; Cenmi Winamal&comma; SE&comma; saat membacakan laporan menyampaikan bahwa pembentukan Pansus merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK terhadap tindak lanjut temuan BPK RI&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Selama proses pembahasan&comma; Pansus telah melaksanakan rapat kerja&comma; rapat dengar pendapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah &lpar;OPD&rpar;&comma; serta melakukan telaah menyeluruh terhadap seluruh temuan dalam LHP BPK&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Menurut Pansus&comma; kembali diraihnya opini WDP menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah belum mampu meningkatkan capaian opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian &lpar;WTP&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Salah satu temuan yang menjadi perhatian DPRK adalah pengelolaan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada PD BVD Sejahtera&period; Hingga saat ini&comma; perusahaan daerah tersebut belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk Tahun 2024 dan 2025&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Akibatnya&comma; nilai penyertaan modal pemerintah sebesar Rp11&comma;64 miliar belum dapat diyakini kewajarannya&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Selain itu&comma; BPK juga menemukan persoalan dalam pengelolaan aset tetap daerah&period; Terdapat selisih pencatatan antara nilai aset pada neraca pemerintah daerah dengan Kartu Inventaris Barang &lpar;KIB&rpar; sebesar Rp86&comma;80 miliar&comma; serta selisih akumulasi penyusutan aset sebesar Rp49&comma;42 miliar yang belum dapat dijelaskan secara rinci&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Temuan lainnya menyangkut aset lain-lain berupa kas bendahara pengeluaran sejak Tahun Anggaran 2008 hingga 2025 yang belum dipertanggungjawabkan dengan nilai mencapai Rp23&comma;9 miliar&period; Dari jumlah tersebut&comma; sekitar Rp21&comma;23 miliar merupakan penggunaan dana uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan&comma; sedangkan Rp2&comma;66 miliar merupakan kekurangan kas bendahara yang belum diselesaikan status pembebanannya&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Di sektor pengelolaan APBD&comma; BPK juga menemukan sejumlah persoalan&comma; di antaranya pengelolaan pajak dan retribusi yang belum optimal&comma; pergeseran APBD yang tidak sesuai ketentuan&comma; kelebihan pembayaran gaji pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin sebesar Rp222&comma;9 juta&comma; serta belanja honorarium yang tidak sesuai standar senilai Rp433&comma;5 juta&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Selain itu&comma; administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 970 kendaraan dinas dinilai belum tertib&period; BPK juga menemukan kelebihan pembayaran bahan bakar sebesar Rp172&comma;4 juta&comma; pengadaan seragam sekolah sebesar Rp859&comma;6 juta&comma; kekurangan volume pekerjaan pengadaan barang di sejumlah OPD sebesar Rp278&comma;9 juta&comma; serta pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya mencapai Rp1&comma;79 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Tidak hanya itu&comma; terdapat pula kesalahan penganggaran belanja daerah yang nilainya mencapai Rp13&comma;96 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Pada sektor infrastruktur&comma; BPK mencatat adanya pembayaran pekerjaan yang melebihi progres fisik&comma; kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung pada enam OPD senilai Rp1&comma;52 miliar&comma; serta kekurangan volume pekerjaan jalan&comma; jaringan dan irigasi sebesar Rp1&comma;27 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Pansus DPRK juga menyoroti masih banyaknya temuan yang belum ditindaklanjuti maupun disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah &lpar;RKUD&rpar;&period; Bahkan&comma; sejumlah kepala OPD dilaporkan tidak menghadiri rapat pembahasan sehingga proses klarifikasi dan penyelesaian temuan belum berjalan maksimal&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Atas kondisi tersebut&comma; DPRK menilai lemahnya sistem pengendalian internal&comma; rendahnya kepatuhan terhadap aturan&comma; belum tertibnya pengelolaan aset&comma; belum optimalnya fungsi pengawasan Inspektorat&comma; serta masih berulangnya kesalahan penganggaran menjadi faktor utama penyebab Kabupaten Boven Digoel kembali memperoleh opini WDP&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Melalui rapat paripurna tersebut&comma; DPRK merekomendasikan agar seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK paling lambat 60 hari kerja sesuai ketentuan&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">DPRK juga meminta pemerintah daerah mempercepat audit laporan pertanggungjawaban penyertaan modal PD BVD Sejahtera melalui Kantor Akuntan Publik&comma; menertibkan administrasi dan digitalisasi aset daerah&comma; merevisi standar satuan harga&comma; meningkatkan kualitas penyusunan anggaran&comma; memperkuat fungsi Inspektorat&comma; menyelesaikan pertanggungjawaban sisa kas bendahara pengeluaran&comma; serta memperkuat kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah &lpar;TP-TGR&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">DPRK berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Boven Digoel guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah&comma; meningkatkan akuntabilitas pemerintahan&comma; serta mendorong peningkatan opini laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;<div style&equals;"font-size&colon; 0px&semi; height&colon; 0px&semi; line-height&colon; 0px&semi; margin&colon; 0&semi; padding&colon; 0&semi; clear&colon; both&semi;"><&sol;div>

Kabardigoel Media
Exit mobile version