kabardigoel.com: Pemilihan Umum Legislatif, DPD, Presiden dan wakil presiden, 14 Februari 2024, telah usai, kini fokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ketua KNPI Boven Digoel, pimpinan Marten Luter Wambarop mengajak semua pihak, lebih khusus MRP Papua Selatan, tegas dalam mengambil keputusan terkait dengan Pilkada tahun ini, di wilayah selatan Papua, agar Pemilukada yang baru pertama kali diselenggarakan ini setelah di berikan kesempatan menjadi daerah Otonomi baru, hak kesulungan orang asli Papua Selatan harus benar – benar di tegakan di tanah selatan Papua dengan 7 Suku besar yang ada.
“Maksud saya disini, ini pesta kita, pesta rakyat di atas Tanah kita wilayah selatan Papua, yang nota bene negara sudah berikan kita Daerah Otonomi Baru ( DOB ) jadi dalam menentukan pemimpin di selatan benar – benar di berikan kepada anak asli Papua Selatan bukan kepada masyarakat Non Papua dan anak Papua yang di luar dari wilayah selatan Papua.” Ungkap Marten Luther, Jumat ( 19/4/2024 ).
Ia juga menyoroti isu tentang syarat kelayakan calon kepala daerah, yang oleh beberapa pihak menegaskan bahwa, hanya mereka yang lahir dari kedua orang tua Papua yang berhak mencalonkan diri, mengesampingkan mereka yang hanya memiliki salah satu orang tua dari Papua. Marthen menilai pandangan ini sebagai sesuatu yang keliru Dia menunjukkan selain secara regulasi sudah diatur tentang status Orang Asli Papua, di dunia internasional juga banyak pejuang kemerdekaan atau pahlawan berasal dari latar belakang yang beragam. Contoh seperti Bob Marley, musisi legendaris yang memperjuangkan kesetaraan manusia tanpa memandang kulit.
Ia juga mengutip contoh dari Indonesia, seperti Douwes Dekker yang menulis buku “Max Havelaar” dengan nama pena Multatuli, yang membongkar kekejaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Marthen menekankan bahwa dalam memperjuangkan kesetaraan dan pembangunan, tidak hanya mereka yang berasal dari keluarga Papua yang memiliki hak, tetapi juga mereka yang memiliki latar belakang yang beragam.
Sebagai ketua KNPI Boven Digoel, Marthen menegaskan bahwa calon kepala daerah harus dipilih berdasarkan kompetensi dan visi mereka, catatan bagi Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) yang merekomendasikan syarat kelayakan calon kepala daerah harus mempertimbangkan orang-orang yang memiliki salah satu orang tua asli dari suku – suku di Papua Selatan.
“Artinya begini, untuk memperjuangkan kesetaraan pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, sosbud, kesehatan dan lain – lain bukan hanya kita saudara yang lahir dan punya orang tua bapak mama papua. Tetapi, mereka yang mamanya papua dan bapa non papua selatan atau sebaliknya juga berhak diatas negeri ini.” ungkap Marthen.
Ia minta MRP Papua Selatan agar memperhatikan, masalah pinjam pakai marga, dan orang Papua yang bukan dari daerah selatan agar tidak boleh menggunakan hak politik, dalam pemilihan umum Gubernur selatan Papua pada 27 November mendatang.