Kabar Digoel, Merauke, 16 Juni 2025 — Komunitas Wartawan Daerah (KWD) Papua Selatan melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat publik serta aparat TNI-POLRI di wilayah Papua Selatan yang dinilai kerap bersikap tertutup dan enggan memberikan konfirmasi kepada awak media. Sikap tersebut dinilai mencederai prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Ketua KWD Papua Selatan, Jamal Yulianus Bwariat, menyesalkan perilaku sejumlah narasumber yang memilih bungkam, menghindar, bahkan memblokir akses komunikasi dengan jurnalis yang sedang menjalankan tugas.
“Masih banyak pejabat dan aparat di Papua Selatan seperti alergi terhadap pertanyaan wartawan. Padahal, konfirmasi adalah bagian mendasar dari kerja jurnalistik. Jika mereka terus menutup diri, patut dipertanyakan, apa yang sebenarnya ingin disembunyikan,” tegas Jamal dalam pernyataannya di Merauke, Senin (16/6/2025).
Jamal menegaskan bahwa jurnalis bukanlah musuh pemerintah, melainkan pilar demokrasi yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan informasi publik tersampaikan secara objektif.
Ia menilai bahwa sikap antikritik dan alergi terhadap konfirmasi justru memperkeruh opini publik dan membuka ruang bagi spekulasi serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami lelah menghadapi gaya komunikasi para pejabat yang seolah punya alergi kronis terhadap konfirmasi. Ini bukan era otoriter. Kalau masih takut pada pertanyaan wartawan, sebaiknya jangan jadi pejabat publik,” sindirnya tajam.
Jamal juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin hak wartawan untuk memperoleh informasi publik. Penolakan untuk memberikan konfirmasi dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pers dan potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk tahu.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh klarifikasi. Pers tidak bekerja untuk menyenangkan pejabat, tapi untuk melayani kebenaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris KWD Papua Selatan, Ronny Rumboy, menilai kecenderungan pejabat dan aparat yang bersikap menutup diri merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat keterbukaan informasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan demokratis.
“Pers bukan ancaman, melainkan mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Jika komunikasi terus diblokir, maka wajar jika kecurigaan publik muncul. Kami minta semua pihak hentikan sikap alergi terhadap konfirmasi demi kepentingan bersama,” ujar Ronny.
KWD berharap, ke depan, seluruh pejabat dan aparat di Papua Selatan dapat membangun hubungan komunikasi yang sehat dan profesional dengan insan pers, demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada kepentingan rakyat
