Kabardigoel, Boven Digoel – Tim penyusun dari PPS menggelar konsultasi publik tahap kedua penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (9/7/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan pendidikan jangka panjang di Provinsi Papua Selatan.
Konsultasi publik dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga pendidik, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang memberikan masukan terhadap substansi dokumen yang tengah disusun.
Perwakilan tim penyusun PPS, Dr. Drs. John Rahail, M.Kes, menegaskan penyusunan naskah akademik dan Raperda harus menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Papua Selatan.
“Konsultasi hari ini merupakan bagian penting dalam menyusun dokumen perencanaan yang utuh. Tanpa landasan yang kuat, kajian yang mendalam, serta dukungan seluruh pihak, dokumen ini hanya akan menjadi tulisan di atas kertas dan tidak memberikan perubahan bagi dunia pendidikan,” ujar John Rahail.
Ia menjelaskan, penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Papua Selatan agar provinsi baru memiliki peta jalan pembangunan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Papua Selatan bukanlah akhir dari proses pembangunan, melainkan awal untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
“Pembentukan wilayah sudah selesai, tetapi tugas pembangunan baru saja dimulai. Karena itu, kita harus menghadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Selatan, bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administratif,” katanya.
John mengungkapkan salah satu tantangan terbesar yang menjadi perhatian tim penyusun adalah belum optimalnya perkembangan sektor pendidikan dalam hampir dua dekade terakhir. Kondisi tersebut dinilai harus segera dibenahi agar masyarakat Papua Selatan mampu bersaing dan memanfaatkan peluang investasi serta pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Kita harus jujur mengakui bahwa kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Padahal peluang ekonomi ke depan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan siap bersaing. Jika tidak ada perubahan mendasar, maka kesempatan tersebut akan terlewatkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Grand Design Pembangunan Pendidikan nantinya akan menjadi pedoman resmi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sekaligus mendukung arah pembangunan nasional maupun daerah.
Untuk memastikan kualitas dokumen, penyusunan naskah akademik melibatkan tim multidisiplin yang terdiri atas para ahli dari berbagai disiplin ilmu.
“Saya hadir bersama tim ahli yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, mulai dari ilmu eksakta hingga ilmu sosial dan pendidikan. Seluruh tim berkomitmen menyusun dokumen ini secara ilmiah agar mampu menjadi dasar pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di Papua Selatan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, tim penyusun juga membuka ruang bagi seluruh peserta untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan guna menyempurnakan substansi Raperda.
“Kami berharap seluruh peserta menyampaikan masukan secara terbuka, baik yang mendukung maupun yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Papua Selatan,” ujarnya.
Seluruh masukan yang diperoleh dalam konsultasi publik tahap kedua, termasuk catatan tertulis peserta selama tiga hari ke depan, akan dihimpun sebagai bahan penyempurnaan sebelum dokumen diajukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
