Kabardigoel, Bovendigoel – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Boven Digoel berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski pemerintah daerah masih menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Boven Digoel, Nimrod Basna, SE., M.Si., mengatakan optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Karena itu, pihaknya akan terus menggali berbagai potensi pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Meski kita saat ini dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Nimrod.
Menurut Nimrod, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi semangat Bapenda dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi dorongan untuk bekerja lebih optimal dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi pendapatan yang tersedia di Kabupaten Boven Digoel.
Ia menjelaskan, peningkatan PAD memiliki peran strategis terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diberikan oleh kepala daerah,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Bapenda akan terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber PAD yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Nimrod juga mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi wajib pajak maupun wajib retribusi daerah.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak serta retribusi daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan PAD.
Dengan optimalisasi PAD, Bapenda diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Boven Digoel di tengah keterbatasan anggaran. Pendapatan daerah yang semakin optimal juga diharapkan mampu mendukung keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.
