Kabardigoel, NABIRE – Salah satu pengusaha asli Papua menyesalkan tindakan Kepala Dinas Pertanian Perternakan Perikanan dan Pangan Provinsi Papua Tengah, berinisial BS yang tidak konsisten menyangkut pelayanan kepada masyarakat, khususnya ke Orang Asli Papua (OAP).
Pengusaha OAP, Osea Petege, kepada awak media ini, Senin sore (27/02/2023) menegaskan, selaku pengusaha asli Papua sangat menyayangkan tindakan seorang kepala dinas tersebut.
Bahkan dirinya meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian tersebut termasuk para pejabat di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Permintaan yang dilayangkan Osea Petege itu lantaran, jelas pengusaha sukses asli Papua ini, yang bersangkutan tidak konsisten dengan memberikan pelayanan publik, bahkan terkesan bermuka dua.
“Mengaku cinta Papua tapi jiwanya non OAP dalam pelayanan. Tadi siang saya ada menghadap kepala dinas ini. Kami datang pukul 12.15 WIT, janjian jam 12 siang. Saya sudah mengisi daftar tamu sesuai mekanisme, namun hingga pukul 14.18 menit belum juga bisa bertemu. Akhirnya saya pulang,” tuturnya.
Pejabat seperti ini harus dievaluasi kinerjanya. Kita ketahui pemekaran Provinsi Papua Tengah untuk masyarakat OAP, jadi jangan bilang OAP tapi tidak melayani masyarakat OAP. Mending pejabat bukan OAP atau sebaliknya tapi mencintai OAP.
“Bertopeng OAP. Saya melayani OAP, OAP tapi hatinya tidak OAP dalam memberikan atau melayani masyarakat. Tadi itu sebagai bukti, orang baru datang atau antri belakangan malah dipersilahkan masuk duluan. Ini yang saya ingin kritisi, bahwa yang didahulukan non OAP,” tandas Osea.
Pengusaha pemilik SPBU di Dogiyai ini menambahkan, perlu diketahui tujuan bertemu kepala dinas tersebut untuk kepentingan daerah dalam hal ini menyangkut pembangunan daerah terkait dinas yang ada ini.
“Menyangkut pupuk, pangan dan bidang pertanian serta yang terkait lainnya. Ini demi kepentingan daerah. Tadi ini bukti, kita sudah antri dan isi daftar tunggu untuk ketemu, tapi yang baru datang apalagi notabene non OAP masuk atau didahulukan. Kalau OAP bagi saya tidak masalah, namun sudah antri belakangan tapi didahulukan apalagi non OAP sementara urusan tidak terlalu orgen, ini yang saya sangat sayangkan,” tandas Osea.
“Selaku pengusaha atau punya kepentingan daerah begini saja sulit untuk bertemu, bagaimana dengan saudara saya OAP lainnya, sehingga ini perlu dievaluasi oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah. Pemekaran ini untuk mensejahteraan masyarakat, sehingga jangan lagi terjadi kesenjangan sosial atau keluar dari tujuan hadirnya provinsi baru ini bagi masyarakat asli Papua,” pungkasnya.(FN)
