Bupati Boven Digoel / Roni Omba
Kabardigoel, Tanah Merah – Bupati Boven Digoel, Rony Omba, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Ia secara tegas memerintahkan seluruh Kepala Bagian (Kabag) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan kehadiran pegawai sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Rony Omba sebagai bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, disiplin merupakan tanggung jawab utama setiap pegawai yang digaji oleh negara.
“Saudara-saudara digaji oleh negara dan masyarakat. Karena itu, disiplin masuk kantor dan melaksanakan tugas adalah kewajiban, bukan pilihan,” tegas Rony Omba saat memberikan arahan, Selasa.
Bupati Rony Omba meminta para Kabag di masing-masing OPD untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai, termasuk memberikan teguran kepada ASN maupun tenaga kontrak yang tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa disiplin kerja merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas. Tanpa disiplin, menurutnya, pelayanan publik tidak akan berjalan optimal dan akan merugikan masyarakat sebagai penerima layanan.
“Kalau kita tidak disiplin, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. Ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Rony Omba menyatakan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kehadiran dan kinerja pegawai. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari langkah pembenahan birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan Pemkab Boven Digoel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
