Jakarta – Pemerintah di bawah arahan Prabowo Subianto resmi menyiapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2026.
Total alokasi THR tahun ini diperkirakan mencapai Rp179 triliun, terdiri atas Rp55 triliun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan, serta sekitar Rp124 triliun untuk pekerja sektor swasta.
Pemerintah memastikan THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dibayarkan penuh mulai 26 Februari 2026. Kebijakan ini diharapkan memberikan ruang belanja lebih awal bagi masyarakat sehingga perputaran uang meningkat menjelang Lebaran.
Sementara itu, perusahaan swasta diwajibkan membayar THR secara penuh paling lambat H-7 Idulfitri. Pemerintah menegaskan kepatuhan pengusaha menjadi kunci stabilitas konsumsi domestik.
Selain THR, pemerintah juga mendorong perusahaan aplikator untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojek online. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pekerja sektor informal yang berperan penting dalam ekosistem ekonomi digital.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus tambahan menjelang Idulfitri 1447 H, antara lain:
- Diskon tarif transportasi untuk mendukung mobilitas mudik
- Penyaluran bantuan pangan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 bagi ASN dan pekerja swasta
Kebijakan WFA ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus mudik sekaligus menjaga produktivitas kerja.
Paket stimulus Idulfitri ini menjadi strategi pemerintah untuk memastikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun. Dengan distribusi dana ratusan triliun rupiah, perputaran ekonomi di sektor ritel, transportasi, hingga UMKM diproyeksikan meningkat signifikan.
Pemerintah optimistis kombinasi THR, BHR, diskon transportasi, dan bantuan sosial akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
