Kabardigoel, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyambut positif langkah DPR Papua Selatan dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, saat membuka kegiatan Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Raperdasi di Kabupaten Boven Digoel, Jumat (22/5/2026).
Dalam sambutannya, Marlinus menegaskan pentingnya forum konsultasi publik sebagai ruang partisipatif bagi seluruh peserta untuk menyampaikan masukan secara terbuka, objektif, dan konstruktif demi melahirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, pembentukan peraturan daerah bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, melainkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Proses penyusunan Raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujar Marlinus.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga berharap keberadaan Komisi Hukum Ad Hoc nantinya dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung penegakan hukum, penyelesaian persoalan hukum tertentu, serta memperkuat sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika masyarakat di Papua Selatan.
Kegiatan Konsultasi Publik dan FGD tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Boven Digoel dengan harapan hasil diskusi dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
