Kabardigoel, Boven Digoel – Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Hak Ulayat serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan daerah dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Penegasan tersebut disampaikan Marlinus saat menghadiri kegiatan konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Raperdasus Hak Ulayat serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel, Kamis (12/11/2026).
Menurut Marlinus, konsultasi publik tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan, aspirasi, dan kepentingan berbagai pihak, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak atas tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun.
Ia menegaskan, Raperdasus tersebut tidak boleh sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi harus menjadi wujud nyata penghormatan pemerintah terhadap sejarah, identitas, dan warisan leluhur masyarakat adat di Boven Digoel.
“Kita tidak bisa memisahkan pembangunan dari keberadaan masyarakat adat. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang tidak merusak kearifan lokal, tetapi justru mengangkat martabat masyarakat sebagai pemilik tanah leluhur,” ujarnya.
Marlinus menjelaskan, persoalan tanah ulayat dan pengakuan masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan erat dengan identitas serta kehidupan sosial budaya masyarakat Papua. Karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar setiap proses pembangunan tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPR, lembaga adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga seluruh elemen masyarakat, untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam penyusunan Raperdasus tersebut.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak ulayat.
Selain itu, Marlinus menekankan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah dan masyarakat adat. Langkah tersebut dinilai dapat meminimalkan kesalahpahaman serta potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga pemahaman generasi muda terhadap sejarah, asal-usul, serta nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan para leluhur.
Menurut Marlinus, generasi muda Boven Digoel harus memahami identitas dan sejarah tanah kelahirannya agar tidak kehilangan akar budaya di tengah perkembangan pembangunan dan perubahan zaman.
“Kita ingin anak muda kita tidak hanya mengenal nama daerahnya, tetapi juga memahami sejarah tanah leluhur mereka. Dengan begitu, mereka dapat menjadi pelaku pembangunan yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” tambahnya.
Ia berharap seluruh rekomendasi dan masukan dalam konsultasi publik tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR Papua Selatan dan pemerintah dalam menyempurnakan substansi Raperdasus.
Marlinus juga berharap, setelah ditetapkan nantinya, regulasi tersebut mampu memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak ulayat.
Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Boven Digoel diharapkan dapat berjalan secara harmonis, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
