kabardigoel.com : Adanya rencana program pembangunan infrastruktur, jalan gedung perkantoran ,untuk Propinsi Papua Selatan yang di pusatkan di Kampung Salor Distrik Kurik kabupaten Merauke , tidak diterima masyarakat Boven Digoel, karena tatak letaknya tidak strategis untuk di akses oleh 3 kabupaten yang ada di luar dari kabupaten induk Merauke.
Atas dasar kepentingan kecepatan akses untuk di jangkau masyarakat 3 Kabupaten menuju kota Propinsi Papua Selatan, masyarakat Boven Digoel menginginkan tata letak pusat ibu kota propinsi Papua Selatan berada di wilayah Muting Distrik Ulilin jika dilihat dari tata letak yang strategis wilayah Muting dapat di jangkau secara cepat oleh 4 kabupaten di Wilayah Papua Selatan itu dalam pelayanan pembangunan.
” Ya kalau menurut kami ,dan saya selaku ketua Komisi C DPRD Boven Digoel, setelah mendapat masukan dari masyarakat Boven Digoel,terkait dengan penempatan ibu kota propinsi Papua Selatan di wilayah Salor itu, tidak tepat, bahkan kita menjadi jauh dengan akses yang akan di tempuh oleh 3 kabupaten yang ada seperti Boven Digoel,Asmat, dan Mapi . Jadi keputusan Kampung Salor jadi pusat ibu kota propinsi Papua itu keputusan yang sepihak menurut kami, dan ada apa dengan kampung Salor itu.” Tutur Yanuarius Sesewano Ketua Komisi C DPRD Boven Digoel.
Ia secara tegas menyampaikan PJ Gubernur Papua Selatan,agar segera melakukan rapat bersama dengan 4 Bupati yang ada beserta perwakilan masyarakat dan DPRD untuk menentukan lokasi yang tepat untuk ibu kota propinsi Papua Selatan, dan Pada prinsipnya Kampung Muting Distrik Ulilin,sangat tepat untuk dijadikan pusat ibu kota propinsi Papua Selatan.
” Kami dari masyarakat Boven Digoel melihat ,kalau kita pilih Muting menjadi ibu kota propinsi itu tepat sekali, untuk akses pelayanan bagi 4 kabupaten yang ada , seperti masyarakat dari wilayah Asmat tentunya jalur transportasi mereka udara dan Laut, kalau masyarakat kecil mereka ingin melalui laut sudah pasti lebih dekat ke Boven Digoel,turun di Asiki, sebaliknya dari Asmat ,melalui sungai dan turun di Asiki, jadi akses dari Asiki ke Muting pusat ibu kota menjadi lebih dekat lagi, ini yang harus kita pertimbangkan .” Ungkapnya , Selasa ( 17/1/2022 ).
Ia minta PJ Gubernur Papua Selatan tidak memulai pembangunan infrastruktur gedung perkantoran untuk Propinsi Papua Selatan di wilayah kampung Salor, sebelum adanya kesepakatan bersama dari 4 kabupaten, untuk tata letak ibu kota propinsi yang strategi. Ini semua demi kemajuan dan akses pelayanan yang baik dan cepat untuk 3 kabupaten di wilayah Papua Selatan.
