kabardigoel.com, Boven Digoel – Sekertaris daerah Kabupaten Boven Digoel Dr. Philemon Tabuni, S.IP. M.SI Tegaskan kepada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pro aktif dalam Pemeriksaan pembangunan fisik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu tidak lama ini.
Terkait dengan pemeriksaan Pembangunan Fisik oleh BPK tersebut, sekda juga tegaskan kepada Inspektorat kabupaten Boven Digoel, agar surat rekomendasi dari BPK terhadap OPD terkait, segera ditindaklanjuti, serta terkait dokumen yang belum di lengkapi agar segera dilengkapi sesuai permintaan BPK tersebut.
Sekda Boven Digoel Philemon Tabuni berujar, Pemerintah yang baik, tidak seharusnya mendapatkan Discklaimer, namun Discklaimer yang di disandang Pemda Boven Digoel dikarenakan minimnya laporan pertanggung jawaban dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Alias tidak mampu mengelola keuangan di setiap OPD, yang mana dalam program tersebut anggaran terbayar seratus persen namun tidak ada laporan pertanggung jawaban.
“Jangan sampai BPK datang kita belum siap, inspektorat segera menyurat ke OPD-OPD terkait. Pastikan bahwa semua dokumen tentang keuangan itu harus di persiapkan dengan baik, sehingga tidak menjadi kendala saat pemeriksaan,”ungkapnya saat memberikan sambutan pada apel gabungan di lapangan kantor bupati Senin (30/9/2024)
Dikatakan sekda, kurang lebihi 18 Tahun Boven Digoel selalu menyandang Discklaimer, namun di tahun 2021 dan 2022 baru Pemda Boven Digoel terlepas dari Discklaimer dan menyandang StatusWajar Dengan Pengecualian WDP, dan berjalannya waktu akan menuju pada status Wajar Tanpa Pengecualian WTP.
Untuk itu hal seperti ini harus di pertahankan, bukan kembali ke Discklaimer.
“Boven Digoel harus hebat dari kabupaten lainnya di selatan Papua, mereka juga manusia sama dengan kita, kita harus evaluasi diri kita masing-masing terutama kepada pengguna anggaran kepala OPD.
Tidak boleh terjadi lagi Discklaimer, karena itu dianggap pemerintah sudah buruk harus dilertahankan. Caranya pada saat pemeriksaan BPK kita harus proaktif. Semua tidak sulit kalau kita kerja dengan jujur dan bertanggung jawab,”tegasnya.
Sekda Boven Digoel juga menyoroti beberapa OPD yang tidak bijak, dalam memilih ASN yang ditempatkan pada bagian penggunaan anggaran di setiap OPD tersebut, yang mana seharusnya dalam penempatan jabatan di bagian penggunaan anggaran seharusnya utamakan mereka yang bergelut di bidang keuangan atau sejenisnya, dengan SDM yang memadai, sehingga dalam proses pertanggung jawaban keuangan yang digunakan dalam OPD dapat ditangani dengan baik. bukan berdasarkan keluarga, kerabat teman dan lain sebagainya.
“Kedepan OPD juga harus teliti memilih bendara jangan karena famili dan keluarga terus tempatkan dia disitu, dan tidak mampu membuat laporan keuangan ini yang terjadi di Boven Digoel, cari org yang berkompeten di bidangnya, sehingga pada pemeriksaan bapak ibu sudah siap mempertanggung jawabkan angaran yang kamu digunakan,”tandasnya.
