Kabar Digoel, Boven Digoel – Harapan besar masyarakat Papua terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK) jalur afirmasi terus bergema. Kehadiran mereka diharapkan mampu mengawal program-program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di atas tanah Papua.
Sejalan dengan tugas besar tersebut, para anggota DPRK afirmasi dari Provinsi Papua dan Papua Selatan yang baru saja dilantik, mengikuti orientasi pengenalan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kegiatan orientasi ini berlangsung selama tiga hari di Provinsi Papua Selatan, dan menjadi momentum awal dalam menyatukan langkah serta memperkuat koordinasi antaranggota DPRK afirmasi.
Usai pelaksanaan orientasi, DPRK afirmasi Provinsi Papua Selatan melangsungkan rapat internal untuk membentuk Asosiasi DPRK Afirmasi Provinsi Papua Selatan. Dalam rapat tersebut, Marthen Luter Wambarop secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Koordinator Asosiasi DPRK Afirmasi Papua Selatan.
“Kami selama tiga hari ini mengikuti orientasi pengenalan DPRK afirmasi, kemudian setelah usai kegiatan secara internal kami dari Provinsi Papua Selatan melakukan pembentukan asosiasi DPRK afirmasi tingkat Provinsi Papua Selatan, dan juga asosiasi DPRK afirmasi di tingkat kabupaten,” ungkap Marthen Wambarop pada Rabu, 18 Juni 2025.
Langkah lanjutan dari pembentukan asosiasi ini adalah membentuk struktur kepengurusan DPRK afirmasi di tingkat kabupaten/kota. Hasil rapat menyepakati penunjukan koordinator asosiasi untuk empat kabupaten di Papua Selatan. Di Kabupaten Boven Digoel, kepemimpinan dipercayakan kepada Abiyatar Besagi. Sementara di Kabupaten Mappi dipimpin oleh Arnoldus, Kabupaten Merauke oleh Domin Cambu, dan untuk Kabupaten Asmat akan ditentukan setelah pelantikan resmi DPRK afirmasi setempat.
Pembentukan asosiasi ini tidak semata sebagai formalitas kelembagaan, namun juga sebagai langkah strategis untuk membangun komunikasi yang intensif dan terarah antaranggota DPRK afirmasi lintas kabupaten. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan terhadap implementasi dana Otsus serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih merata.
“Fungsi dan tugas dari pembentukan asosiasi DPRK afirmasi ini adalah agar kita bisa lebih dekat secara komunikasi, saling mendukung dalam perjuangan bersama terhadap seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial, sampai dengan perlindungan lingkungan hidup,” tegas Marthen.
Dengan terbentuknya asosiasi ini, DPRK afirmasi diharapkan tidak hanya menjadi simbol representasi masyarakat adat, namun juga motor penggerak perubahan yang berpihak pada kepentingan rakyat Papua. Terutama dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan menghormati hak atas tanah serta sumber daya alam di Tanah Papua.
Langkah awal ini menjadi sinyal positif bagi upaya penguatan peran DPRK afirmasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Ke depan, masyarakat Papua menantikan kerja nyata dari para wakil afirmatif mereka untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan atas tanah sendiri.
