Kabardigoel, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah 3T yang diselenggarakan secara virtual oleh Kantor Staf Presiden, Senin (8/6/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel tersebut diikuti oleh Marlinus bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Boven Digoel serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat memaparkan berbagai kebijakan strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Fokus pembahasan mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, pengentasan kemiskinan, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal di kawasan 3T guna mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Wakil Bupati Boven Digoel Marlinus mengatakan forum koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah tertinggal membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan daerah tertinggal tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah pusat agar berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Marlinus.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap program-program pembangunan yang dirancang pemerintah pusat dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
Selain itu, koordinasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan nasional sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah tertinggal.
Partisipasi Kabupaten Boven Digoel dalam rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
