Kabardigoel, Boven Digoel – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto, ST., M.Si., menegaskan bahwa integrasi data menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Workshop Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Boven Digoel, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Boven Digoel Marlinus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Selatan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala distrik, serta kepala kampung itu menjadi momentum penguatan tata kelola data pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Nugroho menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tanpa data yang terintegrasi dan terstandar, program pembangunan rawan meleset dari sasaran. SDI hadir untuk memastikan semua OPD, distrik, sampai kampung menggunakan satu referensi data yang sama sesuai Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2019,” ujar Nugroho.
Menurutnya, implementasi SDI semakin diperkuat dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Data Pemerintahan Dalam Negeri yang mewajibkan pemerintah daerah membangun portal Satu Data serta memastikan proses perencanaan dan penganggaran berbasis data.
Ia menegaskan bahwa data yang valid menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
“Perencanaan tanpa data ibarat berjalan tanpa peta. Dengan data sektoral dan statistik yang valid, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan masyarakat secara tepat, menentukan wilayah prioritas, dan merancang program yang paling efektif,” tegasnya.
Khusus di wilayah Tanah Papua, termasuk Kabupaten Boven Digoel, Nugroho menyoroti pentingnya pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang bersumber langsung dari kampung. Data tersebut mencakup variabel ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan sebagai dasar afirmasi serta pemberdayaan OAP sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.
Ia juga menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kominfo untuk mendukung pengembangan sistem data daerah yang terintegrasi.
“Kominfo Provinsi siap mendampingi Boven Digoel membangun walidata, menyiapkan SDM, dan memastikan interoperabilitas sistem. Tujuannya satu, yaitu Boven Digoel memiliki Satu Data yang benar-benar digunakan bersama dalam proses pembangunan,” katanya.
Workshop tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Boven Digoel dalam membangun basis data terpadu dan terpilah yang mampu mendukung perencanaan pembangunan secara akurat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
